Mengisi Formulir 1721 A2 Tahun Pajak 2008

Hari senin sampe rabu kemarin saya agak sibuk. Bagaimana tidak? tiga hari itu saya harus “bersolo karir” di ruangan tempat saya bekerja. Kepala seksi dengan semua AR (Account Representative) berangkat dalam rangka dinas ke Makassar. Lumayan selama tiga hari dapat pengalaman baru, menjadi AR jadi-jadian . Ternyata kerjanya lumayan berat, melayani permintaan konsultasi wajib pajak. Tapi tidak masalah, semua bisa saya taklukkan, dinas sudah sewindu masa tidak ada ilmu pajak yang tertanam di kepala saya…..  hehehhe.

Ada beberapa Wajib Pajak yang datang konsultasi, umumnya pegawai negeri alias bendaharawan. Menghadapi mereka triknya gampang saja. Kalau bendaharawan dana BOS (Bantuan Operaasional Sekolah) yang datang, saya tinggal print SE-02/PJ./2006. Print out saya serahkan dengan tambahan pesan, “pelajari dulu aturan ini, nanti kalau ada yang kurang jelas balik lagi tanyakan ke sini”…. beres…. .  Kalau bendaharawan gaji (PNS) datang minta petunjuk pengisian formulir 1721 A2, pertama-tama saya minta fotokopi daftar gaji. Itu loh daftar perincian gaji yang ditandatangani tiap bulan oleh PNS. Kalau tidak ada, saya suruh balik tapi kalau sudah ada ya konsultasinya saya lanjutkan….

Kalau daftar gaji sudah ada, tinggal memindahkan nilai dari unsur-unsur penghasilan (cuma dua jenis kok, gaji pokok dan tunjangan) yang ada didalamnya ke dalam unsur-unsur yang sesuai dalam form 1721 A2. Kalau ada unsur tunjangan dalam daftar gaji yang tidak sesuai masukkan tunjangan itu ke dalam tunjangan lain-lain form 1721 A2. Kecuali, Tunjangan Khusus Pajak (Tunjangan PPh Pasal 21) jangan dimasukkan sebagai Tunjangan Khusus, jangan juga sebagai Tunjangan lain-lain dalam form 1721 A2, alias diabaikan saja. (Ada teman yang mendebatnya, tapi saya masih bergeming. Mungkin ada yang bisa meyakinkan saya disini… ). Satu lagi yang paling penting, nilai tiap unsur harus dikali 13 sebelum diisikan ke form 1721 A2 KECUALI tunjangan beras yang harus dikali 12. Hasil dari penjumlahan gaji dan tunjangan2 itu (ingat, tidak termasuk tunjangan PPh Pasal 21) menghasilkan PENGHASILAN BRUTO setahun.

Selanjutnya, tinggalkan daftar gaji dan beralih ke bagian PENGURANGAN form 1721 A2. Biaya jabatan 5% dari total penghasilan bruto, tapi kalau hasil perkaliannya melebihi Rp 1.296.000,-, maka yang dimasukkan hanya Rp 1.296.000,-. Selanjutnya iuran pensiun 4,75% dan iuran THT 3,25% dari Iuran Wajib Pegawai (ada di daftar gaji) . Upsss….. kan tadi disuruh tinggalkan daftar gaji ya…. sory… . Cara lain mengisi iuran pensiun dan THT tanpa melihat daftar gaji adalah mengalikan 8% (4,75%+3,25%) dengan Gaji dan Tunjangan Keluarga (Gaji pokok + tunj istri + tunj anak). Hasil perkalian ini tidak langsung dimasukkan ke form A2 karena gaji ke-13 itu tidak ada pemotongan iuran pensiun dan iuran THT. Jadi bagaimana? Ya kali 12 lagi baru dibagi 13. Huaaahhh….. ribet ya… :p Intinya: 8% x 12 : 13 x (gaji pokok +tunj. istri + tunj anak). Setelah itu diperoleh PENGHASILAN NETTO.

Penghasilan Netto lalu kurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), besarnya Rp 13.200.000,- plus Rp 1.200.000,- kalau kawin dan/atau Rp 1.200.000,- untuk tiap tanggungan maksimal 3 orang. Pengurangan ini menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP inilah yang dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh untuk memperoleh PPh Pasal 21 Terutang. Tarifnya bersifat progresif sbb:

-  5% untuk PKP s.d. 25 juta

-  10% untuk PKP di atas 25 jt s.d. 50 jt

-  15% untuk PKP di atas 50 jt s.d. 100 jt

-  25% untuk PKP di atas 100 jt s.d. 200 jt

-  35% untuk PKP di atas 200 jt

Setelah PPh Pasal 21 terutang diketahui, maka isi point PPh pasal 21 yang telah dipotong dengan nilai yang sama sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang kurang/lebih potong. Selesai….. ffiiiuuhhhhh…

Note:

Perhitungan diatas untuk gaji flat PNS Pria yang bekerja dari Januari s.d. Desember 2008. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, saya tidak tanggung jawab …..qeqeqeeqeeq